Download Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIANOMOR 19 TAHUN 2017TENTANGPELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAANKEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASITAHUN ANGGARAN 2017

Berikut adalah tautan Download Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 | pdf tersebut

Download Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 | pdf

Berikut kami kutipkan isi dari Download Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tersebut.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan
pemerintahan yang akan dilimpahkan untuk
penyelenggaraan dekonsentrasi ditetapkan dengan
Peraturan Menteri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasidan Tata
KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
593);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA
GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2017.
Pasal 1
(1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang
dilimpahkan kepada gubernur dalam penyelenggaraan
dekonsentrasi tahun anggaran 2017 yaitu program
pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian.
(2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang dilimpahkan kepada gubernur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
(1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi
keuangan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
(2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, dilakukan oleh Eselon II di lingkungan
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang bertanggung jawab sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

2017, No.740 -4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017
MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHADJIR EFFENDY
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

2017, No.740
-5-
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEBUDAYAAN KEPADA GUBERNUR DALAM
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2017.
ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017
Dalam Rupiah
15.12 PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA 38.837.000.000
090042 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 612.650.000
120048 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG
2.616.550.000
418561 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO
1.187.100.000
352574 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT 1.472.100.000
352579 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.757.100.000
352561 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1.187.100.000
352560 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
324.500.000
352562 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
897.650.000
352554 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1.472.100.000
352578 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA 1.757.100.000
352563 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
1.187.100.000

2017, No.740 -6-
352577 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI 1.187.100.000
352570 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA 1.187.100.000
352582 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
1.187.100.000
050030 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 1.187.100.000
300093 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
1.472.100.000
352556 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU
2.469.600.000
320001 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2.042.100.000
352551 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
1.472.100.000
240009 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
1.187.100.000
352549 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN
2.616.550.000
352566 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
1.187.100.000
030030 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
1.329.600.000
190002 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN
2.469.600.000
230005 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.327.100.000
150028 DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
1.044.600.000
MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHADJIR EFFENDY

Demikian tulisan tentang: