Kesejahteraan Guru Honorer

Tentang Kesejahteraan Guru 

Semangat Pagi, Salam Informasi...
Berbicara mengenai topik kesejahteraan guru seakan tiada habisnya untuk dibahas, terutama kesejahteraan para guru honorer. Sudah barang tentu, nasib guru honorer tidak seberuntung guru PNS yang tingkat kesejahteraannya relatif sudah sangat baik karena para guru honorer tidak menerima gaji sebesar guru PNS. 

Bahkan rata-rata guru honorer hanya menerima gaji sebesar 200 - 400 ribu saja setiap bulannya. Padahal guru honorer memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama dengan para guru PNS. Miris melihat angka besaran gaji yang bahkan sangat jauh dari UMR di daerah manapun di Indonesia.

Pada beberapa tahun terakhir ini, peran pemerintah terhadap guru, khususnya guru pegawai negeri sipil (PNS) sudah cukup baik. Bahkan sangat baik, terutama bagi guru PNS di pemerintah daerah yang APBD-nya tinggi seperti Pemerintah Provinsi DKI. Guru PNS selain bergaji cukup, mereka juga menerima tunjangan sertifikasi dan lain sebagainya. Pendek kata, guru PNS cukup sejahtera.

Namun, bagaimana dengan guru non-PNS alias guru honorer dan guru di sekolah swasta kecil? Tentu saja guru honorer dan swasta kecil tidak seberuntung guru PNS, karena tidak menikmati gaji sebesar mereka. Begitu pula dengan tunjangan lainnya, seperti tunjangan sertifikasi, tidak semua guru menerimanya.

Ketimpangan kesejahteraan guru PNS dan honorer seperti itu juga disampaikan oleh guru berprestasi 2014. Sebut saja Evi Sulistyaningsih, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur, yang merasakan bahwa peran pemerintah terhadap guru PNS sudah lebih baik, apalagi ditambah adanya tunjangan sertifikasi. Namun, hal ini tidak dirasakan oleh guru honorer, yang menurutnya kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pekerjaan mereka sama dengan guru PNS, namun honor mereka jauh dari layak. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah memerhatikan nasib guru honor, setidaknya ada upah minimum bagi mereka.

Harapan seperti yang dikemukakan oleh seorang guru dari Berau itu boleh jadi merupakan harapan semua guru, baik yang berstatus PNS maupun honorer. Sangat mudah menemukan fakta bahwa di satu sekolah guru PNS dan honorer memiliki beban sama, namun pendapatan yang diterima jauh berbeda. Hal ini yang menjadikan guru PNS terkadang merasa “berdosa” dengan rekan sejawatnya.

Memang harus diakui, mengurai masalah guru hononer atau swasta kecil tidaklah mudah karena menyangkut banyak pihak. Diperlukan keseriusan dan komitmen tinggi untuk menyelesaikan masalah itu.

Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan guru honorer bergantung pada Pemda dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud. Tentu saja “bola” ada di tangan Pemda, karena tanggung jawabnya terkait anggaran untuk guru honorer lebih besar. Sehingga besaran anggaran yang disediakan Pemda mempengaruhi honor yang diterima guru honorer. Semakin tinggi APBD-nya, secara teori akan semakin sejahtera pula guru-gurunya. Jadi, jumlah pendapatan maupun honor yang diterima guru di satu daerah dan daerah lain boleh jadi tidaklah sama.

Kita berharap kedua belah pihak (Pemda dan Kemendikbud) dapat menjalin kerja sama secara baik, sehingga persoalan pendidikan, termasuk yang berhubungan dengan guru honorer, dapat diselesaikan secara baik pula.

Bagaimana pun, guru honorer merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah upaya mencerdaskan anak bangsa. Mereka, para guru honorer itu, juga tak dapat dipisahkan dari gerakan nasional yang bernama ‘Revolusi Mental’ yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Gerakan ini tentu menempatkan guru pada posisi strategis dalam revolusi mental di bidang pendidikan.

Kabar baik yang berhembus bahwa Pak Menteri Anies Baswedan sedang merencanakan perbaikan upah dan penetapan upah minimum untuk guru honorer sebesar Rp. 2 juta sebagaimana standar penghasilan minimal guru dan sedang digodog bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Semoga ke depan nasib guru honorer akan semakin diperhatikan oleh pemerintah sehingga kesejahteraan guru honorer bisa semakin terangkat mengingat tugas dan tanggungjawab yang mereka emban tidaklah berbeda dengan para guru PNS.

Berbagi :