Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Segera Diuji Coba

Program Penguatan Pendidikan Karakter Segera Diuji Coba

Mendikbud menegaskan bahwa pada akhir tahun 2016 ini program Penguatan Pendidikan Karakter akan diujicobakan . Diterangkan olehnya bahwa sekolah ujicoba sudah ditetapkan, kajian akademik dan pedoman telah selesai, sedangkan petunjuk pelaksanaan sedang dalam tahap penyempurnaan.

"Sekolah uji coba sudah kita tetapkan. Sekitar 50 sekolah yang nanti akan kita uji coba di luar sekolah yang dengan suka rela menawarkan diri dan juga provinsi, kabupaten yang ingin menjadi tempat uji coba,"papar Muhadjir dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD Jakarta, Senin (3/10/2016).

Rencananya, jumlah sekolah uji coba akan selalu ditambah tiap tahunnya. Pada tahun 2017 mendatang telah ditetapkan sebanyak 1.626 sekolah uji coba, sedangkan untuk tahun 2018 ditetapkan sebanyak 3.252 sekolah.

Muhadjir menuturkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan porsi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 70% dari kurikulum inti, sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 60%. "Itu menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter pada level pendidikan dasar," beber mantan Rektor UMM Malang itu.

Muhadjir turut menegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan pemerintah (PP) yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 (K13) karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan. "Maka upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K13 yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kokurikuler. Itulah yang kemudian disebut Program Penguatan Pendidikan Karakter," tambah Muhadjir.

Dalam kesempatan rapat kerja tersebut, anggota DPD dari Provinsi Bali I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra mendukung implementasi PPK di provinsinya. "Kami di Bali sangat mendukung program ini, seni dan budaya di Bali sangat mungkin diintegrasikan dengan program ini," lugas Arya Wedakarna.

Anggota Komite III lainnya juga sangat berharap pemerintah mengkaji lebih dalam, implementasi program PPK di daerah terpencil dan kepulauan yang sarana, prasarana, dan jumlah gurunya masih sangat terbatas.

"Untuk daerah kepulauan seperti daerah kami, program PPK ini harus dikaji matang-matang. Banyak keterbatasan di sekolah-sekolah yang terpencil ini yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah," kata anggota DPD dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta.