Tahap Implementasi Kurikulum 2013

Dari kacamata awam. kurikulum 2013 sama saja halnya dengan cerita kurikulum-kurikulum yang lalu. Selalu saja ada beberapa yang sinis dengan istilah satire ' ganti menteri ganti kebijakan.' Hal ini lumrah mengingat memang persepsi masyarakat luas sudah tertanam dari jauh hari tentang kebijakan pendidikan di negeri kita.

Terkait dengan kebersinambungan kurikulum 2013 sebagai produk kebijakan pemerintahan RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hal yang mirip juga seringkali dipertanyakan. Di pemerintahan sekarang, kebijakan kurikulm 2013 tetap diteruskan. Dengan demikian, ia tidak memotong mata rantai dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Hal ini tentu saja bagus mengingat bahwa kebersinambungan kebijakan adalah salah satu faktor yang penting dalam stabilitas pemerintahan di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan.

Namun demikian, hal yang perlu diingat adalah bahwa kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 tidak bisa langsung saja diterapkan secara simultan mengingat ada dua faktor penting yang menjadi handicaps atau kendala, yaitu proses persiapan sekolah dan persiapan guru. Hal-hal tersebut merupakan faktor yang tak terelakkan dalam konteks pendidikan di Indonesia mengingat ketimpangan pendidikan yang terjadi di negeri kita tercinta ini. 

Kebersinambungan kebijakan kurikulum mengimplikasikan bahwa pemerintah yang sedang berkuasa saat ini berkewajiban menuntaskan masalah kurikulum 2013, terutama dari aspek impelementasi atau penerapan. Impementasi kurikulum 2013 yang tidak dapat diterapkan secara serentak memerlukan tahapan-tahapan impelementasinya. Melalui situs resminya, pemerintah melalui Kemdikbud membuat tahapan kurikulum 2013 yang ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut: 

Tahapan Implementasi Kurikulum 2013

Dengan melihat gambar di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kurikulum 2013 ini memang membutuhkan waktu dalam implementasinya. Hal yang menyebabkan ia menjadi semacam ini adalah faktor kesiapan sekolah dan guru yang tentu saja tidak bisa disamakan mengingat kondisi faktual Indonesia yang mengalami masalah disparitas pembangunan.

Sumber: 

Kemdikbud

Berbagi :