Pelunasan BPIH Reguler Tahap II Ditutup Hari Ini

Masa Pelunasan BPIH Reguler Tahap II/2 Ditutup, Total 943 Sisa Kuota Diisi Jemaah Haji Cadangan

Waktu akhir pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) jamaah haji reguler tahap II resmi ditutup hari ini, Jumat (25/05). Jumlah calon haji yang telah melakukan pelunasan terhitung 201.545 jemaah, artinya masih tersisa 943 kuota yang belum dilunasi.

Kasubdit Pendaftaran Haji Noer Aliya Fitra memaparkan bahwa sisa kuota yang belum terlunasi ini akan diisi oleh jemaah haji yang sudah melunasi namun dengan status cadangan. Sampai dengan penutupan sore ini, total ada 3.981 jemaah yang sudah melakukan pelunasan dengan status cadangan.

“Mekanisme pengisian sisa kuota ini dilakukan sesuai nomor urut antrian jemaah yang dalam status cadangan. Kecuali, jemaah cadangan lunas yang mempunyai mahram yang telah melunasi pada tahap pertama. Juga pendamping lansia yang telah melunasi pada tahap pertama. Kedua kategori ini mendapat prioritas terlebih dahulu,” tandas Nafit di Jakarta, Jumat (25/05).

Baca Juga

Pelunasan BPIH Tahap II, Mulai Tanggal 16 - 25 Mei 2018

“Hal ini untuk meminimalisir jemaah yang sudah melunasi pada tahap pertama, mengundurkan diri karena tidak mendapatkan mahram atau pendamping,” terusnya. Nafit sangat yakin bahwa sisa kuota tersebut akan terisi semua oleh jemaah haji dengan status cadangan.

Selain jemaah reguler, pelunasan BPIH juga dilakukan untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 109 Tahun 2018 tentang Kuota Haji Tahun 1439H/2018M, kuota TPHD tahun ini berjumlah 1.512 orang. Sampai sore ini, yang sudah melunasi 1.394 orang sehingga kuotanya masih tersisa 118 .

Terkait sisa kutoa TPHD ini, Nafit mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasalnya, ada beberapa provinsi yang masih meminta perpanjangan waktu.

“Beberapa provinsi SK Gubernurnya baru turun hari ini, sehingga APBD untuk BPIH TPHD baru saja cair. Ada juga yang melakukan revisi SK Gubernur,” pungkasnya.