Muhadjir Mengajak Masyarakat Berperan Serta Memajukan Pendidikan

Mendikbud Harapkan Peran Serta Masyarakat Dalam Memajukan Pendidikan Nasional

Di hadapan ribuan guru se-Kabupaten Magetan, Mendikbud mengakui masih terdapat banyak problem pendidikan yang butuh segera diselesaikan secara bergotong royong oleh semua elemen masyarakat demi memajukan pendidikan nasional.

"Pendidikan kita sangat kompleks. Jumlah siswa kita sekitar 51 juta, ada 400 ribu sekolah, dan 3,2 juta guru. Jadi kita punya potensi luar biasa, tapi masalahnya juga banyak," dituturkan Muhadjir Effendy pada Seminar Peningkatan Mutu Pendidikan yang Berkarakter dan Berprestasi, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jumat (11/5/2018).

Saat ini alokasi anggaran pendidikan menurut Muhadjir telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebesar 20 persen. "Anggaran pendidikan kita sebesar 444 triliun. Itu 63 persennya ditransfer ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sisanya dibagi ke-20 kementerian selain Kemendikbud," jelasnya.

*Penguatan Karakter*

Muhadjir menganalogikan pendidikan sebagai bangunan, maka pendidikan anak usia dini (PAUD) dianalogikan sebagai halaman rumah, sedangkan pendidikan dasar adalah pondasi bangunan. Sementara pendidikan menengah, baik itu Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan merupakan bangunan utamanya. Sementara pendidikan tinggi dianalogikan olehnya sebagai atap.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk jenjang pendidikan dasar itu fokusnya pada pendidikan karakter," paparnya.

Bapak Menteri mengajak semua guru untuk membaca dan memahami pokok-pokok pendidikan karakter melalui tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan bagi semua elemen pendidikan nasional untuk bergerak menguatkan karakter generasi muda Indonesia.

"Sekarang harus ada kampanye besar-besaran bahwa yang bertanggung jawab utama atas pendidikan anak adalah orangtua. Sekolah adalah yang mendukung. Jangan dibolak balik," terang Mendikbud.

Dilanjutkannya, salah satu kunci keberhasilan pendidikan karakter adalah para guru. Menurutnya, guru merupakan prasyarat pendidikan karakter. Namun, bukan sembarang orang dengan berprofesi sebagai guru yang dapat mendidik dan menumbuhkan budi pekerti dan karakter positif. Para pendidik semestinya memahami dan memiliki buku saku serta modul PPK. Bagi yang belum memiliki modul tersebut bisa mengunduh Modul Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk Guru di sini.

"Kalau mengajar saja, guru boleh digantikan dengan orang lain atau teknologi. Tapi kalau mendidik, tidak bisa. Makanya untuk pendidikan karakter, guru harus menjadi pendidik yang memberi keteladanan," pesan Mendikbud.

[Baca Juga: Download Buku Saku Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter pdf]

*Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan menguatkan karakter anak bangsa, serta mengurangi kesenjangan khususnya di sektor pendidikan. "Setiap tahun, pemerintah membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bersekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada 17,9 juta anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah," jelas Mendikbud.

Mendikbud menyampaikan beberapa pokok kebijakan revitalisasi sekolah. Salah satunya adalah penguatan peran kepala sekolah dan pengawas. Melalui peraturan menteri terbaru yang sudah ditandatanganinya, saat ini kepala sekolah bukan lagi seorang guru yang diberi tugas tambahan. Namun, kepala sekolah adalah seorang manajer yang harus mampu memajukan sekolahnya.

"Kepala sekolah itu merupakan guru terbaik. Nanti sudah tidak perlu mengajar. Tugasnya tiga saja, bikin siswanya pintar, sekolahnya maju, dan gurunya sejahtera," ujar Mendikbud disambut tepuk tangan para guru yang hadir memenuhi Gedung Olahraga (GOR) Ki Mageti Magetan.

Terkait pembiayaan pendidikan, Muhadjir mengajak kepala sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk menggiatkan kembali peran komite sekolah, dan memperkuat jaringan alumni. Sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

"Tidak ada sekolah gratis, bisa jadi karena dibiayai APBN dan APBD. Peraturan menteri nomor 75 tahun 2016 itu intinya, sekolah harus dibangun bersama masyarakat. Jadi kalau ada kepala sekolah yang mengajak masyarakat memajukan sekolah, saya dukung itu," tutup Muhadjir.

Demikian tulisan tentang