Download Permenag Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Buku Pendidikan Agama

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan, menjaga, dan menjamin buku pendidikan agama agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan bermutu, perlu pengaturan mengenai buku pendidikan agama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Agama tentang Buku Pendidikan Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BUKU PENDIDIKAN AGAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Buku Pendidikan Agama adalah buku mata pelajaran yang memuat pengetahuan agama untuk membentuk keyakinan, sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama.
2. Buku Teks Pendidikan Agama adalah Buku Pendidikan Agama yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku pada jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah.
3. Buku Nonteks Pendidikan Agama adalah buku selain Buku Teks Pendidikan Agama yang digunakan untuk memperkaya materi pendidikan agama.
4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

5. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Balitbang dan Diklat adalah satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama
7. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang membidangi penyelenggaraan pendidikan agama.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
9. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan dan pendidikan masyarakat Khonghucu.

BAB II

JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Buku Pendidikan Agama terdiri atas:

a. Buku Teks Pendidikan Agama; dan b. Buku Nonteks Pendidikan Agama.

Pasal 3

(1) Buku Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbentuk buku cetak dan buku elektronik.
(2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
(3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Bagian Kedua

Buku Teks Pendidikan Agama

Pasal 4

(1) Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
(2) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku Pendidikan Agama yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Menteri tanpa dipungut biaya.
(3) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penunjang buku teks utama yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri.
(4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat.

Pasal 5

(1) Buku Teks Pendidikan Agama disediakan untuk jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah.
(2) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(3) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusbimdik Khonghucu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga

Buku Nonteks Pendidikan Agama

Pasal 6

(1) Buku Nonteks Pendidikan Agama merupakan buku selain Buku Teks Pendidikan Agama yang digunakan untuk memperkaya materi pendidikan agama dalam buku teks utama dan disediakan oleh masyarakat setelah mendapat pengesahan dari Menteri.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat.

BAB III

PENYEDIAAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyediaan Buku Pendidikan Agama dilakukan melalui tahapan:
a. pemerolehan;

b. penilaian;

c. penerbitan; dan d. pendistribusian.

Bagian Kedua

Pemerolehan

Pasal 8

(1) Naskah Buku Pendidikan Agama diperoleh melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran.
(2) Pemerolehan naskah Buku Pendidikan Agama melalui penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.

(3) Pemerolehan naskah Buku Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi yang meliputi:
a. tidak bertentangan dengan nilai Pancasila;

b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
c. tidak mengandung unsur pornografi;

d. tidak mengandung unsur radikalisme agama;

e. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau

f. tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya.
(4) Selain harus memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), naskah Buku Pendidikan Agama harus memenuhi:
a. kesesuaian kutipan dan terjemahan ayat dalam kitab suci dan sumber ajaran agama lainnya; dan
b. kesesuaian transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 9

(1) Naskah Buku Pendidikan Agama harus melalui penilaian.
(2) Penilaian terhadap Buku Pendidikan Agama dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat.
(3) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balitbang dan Diklat mengikutsertakan lembaga/instansi terkait.

Pasal 10

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan naskah Buku Pendidikan Agama.
(2) Kesesuaian dan kelayakan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. syarat isi; b. penyajian; c. bahasa;
d. grafika; dan e. tadqiq.
(3) Naskah Buku Pendidikan Agama yang telah dinyatakan lulus penilaian harus diberikan tanda pengesahan.
(4) Dalam hal naskah Buku Pendidikan Agama dinyatakan belum lulus penilaian, dikembalikan dan diberikan alasan dan/atau keterangan kepada pihak pengusul.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balitbang dan Diklat.

Bagian Keempat

Penerbitan

Pasal 11

Penerbitan Buku Pendidikan Agama dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan.

Bagian Kelima

Pendistribusian

Pasal 12

(1) Pendistribusian Buku Pendidikan Agama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan satuan pendidikan.
(2) Pendistribusian Buku Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dan Pusbimdik Khonghucu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Buku Pendidikan Agama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Buku Pendidikan Agama Khonghucu yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Pembiayaan penyediaan Buku Teks Utama Pendidikan Agama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Dalam hal penilaian Buku Teks Pendamping dan Buku Nonteks Pendidikan Agama yang diusulkan oleh masyarakat, pembiayaan dibebankan kepada pengusul.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Menteri melakukan pengawasan Buku Pendidikan Agama terhadap pemerolehan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Balitbang dan Diklat, Direktorat Jenderal, dan Pusbimdik Khonghucu.

Pasal 15

(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemerolehan, penilaian, penerbitan, dan pendistribusian Buku Pendidikan Agama.
(2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaduan dan pelaporan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya,Peraturan Menteri memerintahkan

mi dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2018

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

Berikut adalah tautan Download Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Buku Pendidikan Agama


Download Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Buku Pendidikan Agama

Berbagi :