Seleksi CPNS 2018 Dijamin Bebas dari KKN

KEMENPANRB, Kemendikbud, BKN, dan Polri Teken MOU terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan dan Penegakan Hukum Dalam Rangkaian Seleksi CPNS 2018

Sebagai wujud komitmen demi mewujudkan seleksi CPNS tahun 2018 yang aman, transparan dan bersih dari KKN, pemerintah melalui Kementerian PANRB, Kemendikbud, BKN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (28/9/2018).

Demi penyelenggaraan seleksi yang bersih dan transparan, pemerintah siap mengantisipasi praktik percaloan dan joki. Menteri PANRB mengimbau agar niatan buruk untuk melakukan kecurangan dalam Seleksi CPNS 2018 agar dihilangkan.

"BKN dan Kemendikbud kita satukan jaringannya. Nanti pak Kapolri dan jajarannya akan membantu pengamanannya, bukan cuma fisik, tetapi dalam masalah teknologi informasi dan siber. Kami mohon bapak Kapolri beserta jajaran dapat mengantisipasi melalui operasi-operasinya," pinta Syafruddin.

Penandatanganan ini untuk menjamin pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 agar berlangsung aman, kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN dan tidak dipungut biaya alias gratis. Penandatanganan MOU tersebut disaksikan langsung oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Tito Karnavian.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PANRB Syafruddin memaparkan bahwa penggunaan CAT-BKN pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 ini akan di back-up dengan fasilitas sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kemendikbud. “Ini dilakukan agar lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota,” terangnya.

Lebih lanjut, beliau mengatakan, bahwa BKN akan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 dengan Kemendikbud dan Polri serta merekomendasikan kepada Kementerian PANRB tentang lokasi pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018.

Syarifuddin mengharapkan nota kesepahaman diharapkan dapat mendorong sinergi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki berbagai instansi yang terlibat. Seleksi CPNS dapat dipandang sebagai kerja pemerintah secara utuh, bukan hanya urusan sektor tertentu saja.

"Kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan seleksi. Bahwa apa yang diupayakan betul-betul murni. Dan tidak ada satu hal pun mengganggu dan direkayasa oleh pihak lain," tegas Menteri PANRB.

Ucapan terima kasih disampaikan Syafruddin atas kesediaan Kemendikbud, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan rangkaian Seleksi CPNS 2018.

Bagi Kapolri Tito Karnavian, penyelenggaraan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan, dan profesional akan mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum akibat ketidakpuasan masyarakat. Berkaca pada pengalaman Polri dalam penyelenggaraan rekrutmen Calon Anggota Polri dan Mahasiswa Akademi Kepolisian selama beberapa tahun terakhir yang minim gejolak, ia menekankan pentingnya transparansi.

"Karena Polri 'kan memiliki kewenangan hukum, intelijen yang bisa memonitor, kita juga ada kemampuan siber yang bisa membantu sistem. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga proses rekrutmen ini bersih dan transparan. Calo-calo akan kita sikat," kata Kapolri.

Sekian tulisan yang berjudul: