Download Tata Cara Persiapan Pensiun Terbaru 2019

Tata Cara Persiapan Pensiun Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 02 Tahun 2019

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan untuk mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil agar menikmati masa setelah pensiun dengan produktif, sehat, dan bahagia, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATACARA MASAPERSIAPANPENSIUN.

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerin tahan.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan pemerintah pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keteram pilan terten tu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.

BAB II MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 2

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari Jabatan ASN.
(2) Masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Selama masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
(4) Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak atau ditangguhkan.

BAB III KEWENANGAN PENETAPAN PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Pasal 3

(1) Presiden berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.
(2) PPK berwenang menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional keahlian madya.
(3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada PyB untuk menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional keahlian muda, pejabat fungsional keahlian pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN DALAM PENETAPAN PEMBERIAN, PENOLAKAN, ATAU PENANGGUHAN MASA PERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu Prosedur Permohonan Masa Persiapan Pensiun

Pasal4

(1) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dapat menyampaikan permohonan masa persiapan pensiun.
(2) Permohonan masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diusulkan secara tertulis kepada:
a. Presiden melalui PPK bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama; a tau
b. PPK melalui PyB bagi PNS yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama.
(3) Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan pensiun.
(4) Permohonan masa persiapan pensiun dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun

Paragraf 1

Penetapan Pemberian

Pasal 5

Presiden atau PPK dapat menetapkan pemberian, penolakan, atau penangguhan masa persiapan pensiun.

Pasal6

(1) Penetapan pemberian masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disi plin;
b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
c. PNS yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya; dan
d. tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

(2) Keputusan penetapan pemberian masa persiapan pensiun dan contoh kasus pemberian masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Sebelum Presiden atau PPK menetapkan pemberian masa persiapan pensiun, PPK/PyB memastikan bahwa PNS yang mengajukan permohonan masa persiapan pensiun:
a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
c. telah menyelesaikan pekerjaan atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penetapan Penolakan

Pasal 7

(1) Penetapan penolakan masa persiapan pensrun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

a. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. PNS yang bersangkutan sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
c. terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatannya yang tidak dapat dialihkan kepada pegawai lainnya sampai dengan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun;
d. terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan sampai dengan mencapai batas usia pensiun; dan/ atau
e. terdapat alasan lain menurut pertimbangan Presiden atau PPK.

(2) Keputusan penetapan penolakan masa persiapan pensiun dan contoh kasus penolakan masa persiapan pensiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Penetapan Penangguhan

Pasal 8

(1) Penetapan penangguhan masa persiapan pensiun yang diajukan oleh PNS dilakukan apabila:

a. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
b. PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; dan
c. tidak terdapat pekerjaan yang menjadi tanggung jawab jabatan PNS yang bersangkutan atau pekerjaan jabatan PNS yang bersangkutan dapat dialihkan kepada Pegawai lainnya, tetapi terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh PNS yang bersangkutan dan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum menjalankan masa persiapan pensrun.

(2) Penetapan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan pemberian masa persiapan pensiun dibuat dalam satu keputusan.
(3) Keputusan penangguhan dan penetapan pemberian masa persiapan pensiun serta contoh kasus penangguhan dan pemberian masa persiapan pensrun tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PNS SELAMAMENJALANIMASAPERSIAPAN PENSIUN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS mendapat uang masa persiapan pensiun setiap bulan sebesar 1 (satu) kali penghasilan PNS terakhir yang diterima.
(2) Uang masa persiapan pensrun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
(3) Uang masa persiapan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan sejak ditetapkannya keputusan pemberian masa persiapan pensiun.
(4) Selain uang masa persiapan pensiun, PNS diberikan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS tetap dikenakan pemotongan iuran wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Masa persiapan pensiun diperhitungkan sebagai masa kerja untuk pensiun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

(1) Selama menjalani masa persiapan pensiun, PNS wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi yang terkait dengan kedinasan, atau masuk bekerja apabila diperlukan.
(2) Instansi Pemerintah wajib:
a. memutakhirkan data PNS yang diberikan masa persiapan pensrun secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian; dan
b. memberikan layanan kepegawaian bagi PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Masa Persiapan Pensiun

Pasal 11

Masa persiapan pensiun ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 12

PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun tidak dapat mengambil masa persiapan pensiun.

BAB VI KETENTUANPERALIHAN

Pasal 13

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, masa bebas tugas yang telah diberikan kepada PNS berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tetap berlaku.
(2) Permohonan bebas tugas yang telah diusulkan sebelum Peraturan Badan ini berlaku namun belum ditetapkan keputusan atas permohonan tersebut, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2019

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Contoh:
Kasus Penetapan Pemberian Masa Persiapan Pensiun

Seorang PNS bernama Arya Winata, S.Sos, NIP.195908091985021001, Jabatan Analis Kepegawaian Madya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun pada akhir bulan Agustus 2019. Pada bulan Mei 2018 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019 kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data kepegawaian, Sdr. Arya Winata, S.Sos tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan jabatannya serta tidak ada kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun.

Dalam hal demikian maka PPK atau pejabat lain yang diberi delegasi, menetapkan keputusan pemberian masa persiapan pensiun kepada Sdr. Arya Winata, S.Sos untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 September 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019 dan membebaskan dari jabatan Analis Kepegawaian Madya terhitung mulai 31 Agustus 2018.

Contoh Kasus Penolakan Masa Persiapan Pensiun:

Seorang PNS bernama dr. Reni Andriana, Sp.A NIP. 195904111983022002, Jabatan Dokter Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang bersangkutan pada akhir bulan April 2019 akan mencapai batas usia pensiun. Pada bulan Desember 2017 yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari 1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019.

Dalam hal demikian, mengingat terdapat pekerjaan menyelesaikan program pemerintah tentang pelaksanaan imunisasi Rubella yang harus diselesaikan sampai dengan Juni 2019 yang menjadi tanggung jawab jabatannya dan tugas dimaksud tidak dapat dialihkan kepada pegawai lain, maka Walikota Depok menetapkan keputusan penolakan masa persiapan pensiun dr. Reni Andriana, Sp.A.

Contoh Kasus Penangguhan dan Pemberian Masa Persiapan Pensiun:

Seorang PNS bernama Dr. Putra Dcwa M.Si NIP. 196106111983021002, jabatan Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Kompensasi ASN Badan Kcpegawaian Negara, pada akhir bulan .Juni 2019 akan mencapai batas usia pensiun. Pada bulan Februari 2018 yang bersangkutan mcngajukan permohonan masa persiapan pensiun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari
1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.

Berdasarkan data-data kepegawaian, Sdr. Dr. Putra Dewa M.Si, tidak sedang dalam status tersangka atau terdakwa tindak pidana kejahatan, namun bcrdasarkan surat keterangan Dircktur Kompensasi ASN yang bersangkutan masih harus menyclesaikan kepentingan dinas yang mendesak yaitu pcnyelesaian laporan keuangan kegiatan unit kerja, selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan September 2018.

Dalam hal demikian, maka Kepala Badan Kcpegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk mcnangguhkan dan sekaligus mcnctapkan pemberian masa pcrsiapan pcnsiun kepada Sdr. Dr. Putra Dewa M. Si. Untuk jangka waktu 9 (scmbilan) bulan terhitung mulai 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Juni 2019.

Selengkapnya, Tata Cara Persiapan Pensiun Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 02 Tahun 2019 dapat di-download pada tautan berikut:


Download Tata Cara Persiapan Pensiun Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 02 Tahun 2019

Berbagi :