Pengusulan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah

Petunjuk Teknis (Juknis) Pengusulan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah ini merupakan Salinan II dari Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru .

Berikut adalah kutipan isinya:

A. Proses Pengusulan

Proses pengusulan ini dilakukan berdasarkan hasil penghitungan proyeksi kebutuhan 5 tahunan yang dilakukan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Lampiran I.
Selanjutnya Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) kepada Kepala Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, atau dapat diusulkan secara langsung oleh Guru dari sekolah di bawah binaan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi BCKS kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota melalui panitia pengusulan BCKS setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal. Sedangkan untuk penyampaian BCKS yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun uraian tahapan pengusulan BCKS sebagai berikut.

Selanjutnya untuk memeriksa kelengkapan berkas menggunakan form

check list sebagai berikut.

1. Pengumuman BCKS

Pengumuman formasi Kepala Sekolah dilakukan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pengumuman formasi Kepala Sekolah sekurangnya berisi tentang:
a. jumlah formasi Kepala Sekolah di setiap jenjang pendidikan;

b. syarat-syarat administratif calon Kepala Sekolah;

c. syarat tambahan lain yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya;

d. batas waktu akhir pengumpulan persyaratan; dan

e. prosedur pendaftaran yang diatur oleh penyelenggara pendidikan.

Pengumuman dapat dilakukan melalui surat edaran, nota dinas atau laman (website) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang diinformasikan ke seluruh satuan pendidikan.

2. Identifikasi BCKS

Identifikasi bagi BCKS dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut.

a. Syarat BCKS

1) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B dibuktikan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT;
2) memiliki sertifikat pendidik;
3) bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/C;
4) pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
5) memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
6) memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun, seperti:

a) Jenjang pendidikan TK/TKLB
(1) Koordinator PKB
(2) Pengurus IGTK
(3) Pengelola Pojok Baca
(4) Pengalaman manajerial lain yang relevan
b) Jenjang pendidikan SD/SDLB
(1) Kordinator PKB
(2) Pengurus Kelompok Kerja Guru/KKG Gugus
(3) Kepala Perpustakaan
(4) Pengalaman manajerial lain yang relevan

c) Jenjang pendidikan SMP/SMPLB
(1) Wakil Kepala Sekolah
(2) Koordinator PKB
(3) Ketua MGMP/MGBK/MGTIK Tingkat Kabupaten/Kota atau Pokja
(4) Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium
(5) Pengalaman manajerial lain yang relevan

d) Jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK/SMKLB
(1) Wakil Kepala Sekolah
(2) Koordinator PKB
(3) Ketua MGMP/MGBK/MGTIK Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota
(4) Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium
(5) Pengalaman manajerial lain yang relevan

e) Jenjang pendidikan SMK/SMKLB
(1) Wakil Kepala Sekolah
(2) Koordinator PKB
(3) Ketua MGMP/MGBK/MGTIK Tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota
(4) Ketua Program / Kompetensi Keahlian
(5) Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium/ Kepala Bengkel
(6) Ketua Lembaga Setifikasi Profesi (LSP)
(7) Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK)
(8) Ketua Pokja PSG
(9) Pengalaman manajerial lain yang relevan

f) Pendidikan SLB
(1) Wakil Kepala Sekolah
(2) Koordinator Penilaian Kinerja Guru (PKG)
(3) Ketua Program Kebutuhan Khusus
(4) Ketua MGMP/MGBK/MGTIK
(5) Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium
(6) Pengalaman manajerial lain yang relevan

7) sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
8) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9) tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
10) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

b. Syarat BCKS di SILN selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
1) berstatus sebagai PNS, dibuktikan dengan SK PNS dan SK kenaikan pangkat terakhir;
2) memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun berturut-turut sebagai Kepala Sekolah, dibuktikan dengan fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah dan surat pernyataan dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat;
3) pada saat ingin diangkat sebagai kepala SILN sedang menjabat Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan SK pengangkatan Kepala Sekolah;
4) menguasai bahasa Inggris dan/atau bahasa negara tempat yang bersangkutan akan bertugas, baik lisan maupun tulisan dibuktikan dengan fotokopi sertifikat TOEFL/bentuk tes sejenis untuk bahasa selain bahasa Inggris, serta wawancara;
5) memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia; dan
6) Mengikuti seleksi Bakal Calon Kepala SILN yang dilakukan oleh lembaga yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal.

c. Syarat BCKS Daerah Khusus

Dalam hal Guru akan diusulkan menjadi BCKS di daerah khusus harus memenuhi semua persyaratan pada huruf a, kecuali untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) dengan ketentuan sebagai berikut:

1) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat l, golongan ruang III/b, dibuktikan dengan fotokopi SK pangkat terakhir;
2) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 tahun dibuktikan dengan SK mengajar dan surat pernyataan dari Kepala Sekolah;
Apabila persyaratan angka 1) dan angka 2) di atas masih belum terpenuhi oleh BCKS di daerah khusus, pemerintah daerah dapat meminta persetujuan dari Direktur Jenderal.

3. Penyiapan berkas BCKS

Berkas usulan BCKS disiapkan oleh Guru yang mendaftar sebagai BCKS dengan rincian sebagai berikut.

a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
b. fotokopi sertifikat pendidik;
c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;
h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat.

4. Pengusulan dan Penyampaian BCKS

a. Pengusulan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan/atau Guru bersangkutan.
b. Guru yang diusulkan menjadi BCKS harus mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah selaku atasan langsung.
c. Pengajuan berkas usulan Guru dari sekolah di bawah binaan pemerintah daerah ditujukan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota, dan usulan Guru dari sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan dan penilaian dokumen terhadap syarat-syarat yang telah dikumpulkan oleh BCKS yang telah diusulkan/didaftarkan sebagai BCKS.
Seleksi administrasi dilakukan melalui penilaian kelengkapan administrasi/dokumen Guru sebagai BCKS, sebagai bukti bahwa BCKS bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Seleksi administrasi bagi BCKS pada:

1. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; atau
2. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi tersebut dilaporkan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
3. SILN dilaksanakan oleh Kementerian bersama kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BCKS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah Guru yang dapat menunjukkan bukti dokumen sebagai berikut.
1) BCKS
BCKS dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila dokumen persyaratan berikut dinyatakan sah oleh Dinas Provinsi, Dinas
Keabupaten/Kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dokumen tersebut meliputi:
a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
b. fotokopi sertifikat pendidik;
c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;
h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
i. surat keterangan dari Kepala Sekolah tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

2) Bakal Calon Kepala SILN

Bakal Calon Kepala Sekolah di SILN, selain dapat menunjukkan bukti dokumen pada angka 1) di atas, juga harus menunjukkan bukti tambahan sebagai berikut:

a. fotokopi SK PNS;
b. fotokopi SK pengangkatan sebagai Kepala Sekolah; dan
c. fotokopi sertifikat TOEFL/sertifikat sejenis untuk bahasa selain bahasa Inggris.

3) Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menambah persyaratan lainnya sesuai kebijakan daerah, sebagai contoh:
a. daftar riwayat hidup;
b. pas foto terbaru dengan ukuran tertentu;
c. fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisasi sekolah;
d. fotokopi SK PNS yang telah dilegalisasi sekolah;
e. fotokopi bukti kepemilikan NUPTK;
f. rekomendasi Kepala Sekolah bagi PNS Guru pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan rekomendasi dari pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bagi Guru bukan PNS dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
g. fotokopi Sertifikat Kejuaraan Guru Berprestasi (bagi yang memiliki) atau Prestasi Iainnya yang telah dilegalisasi sekolah; dan
h. bukti prestasi lainnya yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah.

Selengkapnya, Petunjuk Teknis (Juknis) Pengusulan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah dapat di-download pada tautan berikut:


Download Petunjuk Teknis (Juknis) Pengusulan dan Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah

BACA JUGA

• Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Terbaru

Berbagi :